Tapanuli Selatan – Sebanyak 10 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan tujuh (Dapil 7) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), pada Rabu (9/7/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2024. Kegiatan serupa juga telah dan akan dilakukan di empat daerah lainnya di wilayah Tabagsel.
Adapun anggota DPRD Sumut Dapil 7 yang hadir yakni:
Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Syamsul Qamar (Partai Golkar),
Abdul Rahim Siregar (PKS),
Roby Agusman Harahap (NasDem),
Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra),
Syahrul Efendi Siregar (PDIP),
Tondi Roni Tua (Demokrat),
Muniruddin (PKB),
Hermansyah Lubis (PAN).
Kehadiran para legislator ini disambut langsung oleh Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekda Sofyan Adil, serta sejumlah Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapsel.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gus Irawan memaparkan kondisi fiskal Pemkab Tapsel yang saat ini tergolong sempit akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp113,5 miliar. Angka ini merupakan yang terbesar di antara seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Selain itu, tingginya jumlah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di periode sebelumnya turut membebani anggaran daerah. Pemkab Tapsel harus mengalokasikan sekitar Rp200 miliar untuk menutupi Belanja Pegawai.
“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar, sementara Belanja Pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah bagi kami,” ujar Gus Irawan.
Ia pun meminta dukungan dari para anggota DPRD Sumut Dapil 7 agar memperjuangkan penambahan alokasi anggaran provinsi ke Tapsel, terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang saat ini menjadi prioritas daerah.
“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua rombongan Roby Agusman Harahap menyatakan bahwa persoalan fiskal memang menjadi isu utama yang dihadapi seluruh kabupaten/kota di Sumut. Ia menyebut bahwa total dana Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) yang belum dicairkan oleh provinsi mencapai Rp2,8 triliun.
“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana yang Rp2,8 triliun itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” tegas Roby.
Sebelumnya, rombongan DPRD Sumut telah mengunjungi Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), serta Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya mereka akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Seluruh daerah menyampaikan keluhan dan harapan serupa mengenai kondisi fiskal dan transfer dana dari provinsi.
(Prokopim Tapsel)
Reporter. Gusti
Editor. Boy
