Jakarta— Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan apresiasi kepada seluruh Badan Publik Informatif yang telah memasang dan mengembangkan Zona Informatif di lingkungan kerjanya, Kamis (2/4/2026).
Meski baru berjalan dua tahun sejak diinisiasi KI DKI Jakarta, Harry menilai Zona Informatif seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus komitmen nyata setiap badan publik dalam membangun budaya transparansi.
Harry mengungkap hingga awal April 2026, sebanyak 140 dari total 189 Badan Publik Informatif, atau sekitar 74 persen, telah menerapkan dan mengembangkan Zona Informatif.
Diketahui, Zona Informatif menjadi simbol transparansi bagi Pemerintah Kota Administrasi di lima wilayah DKI Jakarta, sejumlah dinas dan biro di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, RSUD, puskesmas, kantor pertanahan, pengadilan negeri, KPU dan Bawaslu DKI Jakarta, serta ratusan kelurahan dan kecamatan.
Padahal, menurut Harry,kehadiran zona ini sejak awal dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan budaya keterbukaan di lingkungan pemerintah.
“Zona Informatif ini sudah masuk tahun kedua. Kami berharap seluruh 189 Badan Publik Informatif dapat mengembangkan zona ini secara serius. Terbuka itu bukan tren, tapi budaya yang harus diwujudkan,” tegas Harry.
Ia menambahkan, Program Zona Informatif merupakan penguatan lanjutan dari hasil penilaian e-monev KI DKI Jakarta. Program ini bertujuan mendorong badan publik tidak hanya memenuhi standar keterbukaan informasi, tetapi juga menghadirkan ruang layanan yang ramah, mudah diakses, dan konsisten menyediakan informasi bagi masyarakat.
Harry menekankan bahwa komitmen badan publik dalam membuka akses informasi adalah elemen penting untuk membangun kepercayaan warga Jakarta.
“Ketika layanan informasi dibuka seluas-luasnya, masyarakat merasa dilibatkan. Dan ketika masyarakat merasa dilibatkan, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat,” ujarnya.
Ke depan, KI DKI Jakarta memastikan implementasi Zona Informatif akan menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian monitoring dan evaluasi (monev). Keseriusan organisasi dalam membangun budaya transparansi, termasuk peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik, akan menjadi bagian dari aspek penilaian tersebut.
Harry menegaskan, meningkatnya jumlah Badan Publik Informatif harus tercermin langsung pada hadirnya Zona Informatif yang semakin berkualitas sebagai bukti bahwa hak masyarakat atas informasi benar-benar mudah diakses dan menjadi budaya baru transparansi di Jakarta.
Redaksi.
.jpg)
.jpg)
