Tapanuli Selatan – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sosial, pendidikan, hingga penyelesaian persoalan tanah bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Safari Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang dirangkai dengan pengajian Pemerintah Kecamatan dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Angkola Timur di Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Minggu (14/9/2025).
“Walaupun kondisi APBD kita berat akibat transfer pusat berkurang hingga 24,8 persen atau sekitar Rp113,5 miliar, program jaminan sosial harus tetap jalan. ASN Tapsel sudah sepakat melalui gerakan Sinergi ASN Peduli untuk menambah 3.500 peserta jaminan kematian di luar yang dibiayai APBD. Santunan ini sangat bermanfaat, bahkan ahli waris bisa menerima Rp42 juta dan anak-anak dijamin pendidikannya sampai perguruan tinggi,” ujar Gus Irawan.
Sekolah Rakyat Rp200 Miliar
Dalam kesempatan itu, Bupati mengumumkan Tapsel menjadi salah satu daerah penerima program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Fasilitas boarding school bernilai Rp200 miliar akan dibangun di atas lahan 10 hektar milik Pemkab.
“Sekolah Rakyat ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Semua biaya ditanggung negara, dengan prioritas keluarga termiskin desil I dan II. Tahun ajaran baru nanti, empat rombongan belajar tingkat SD dan SMP mulai dibuka,” katanya.
Pemindahan ASN dan Perumahan
Bupati juga menyoroti kondisi ekonomi lokal yang terhambat karena 90 persen dari 7.000 ASN Tapsel tinggal di luar daerah. “Setiap bulan Rp60 miliar belanja pegawai tidak berputar di Tapsel. Karena itu kami canangkan pembangunan perumahan ASN di Sipirok–Angkola Timur agar uang APBD beredar di daerah,” ujarnya.
Namun, rencana itu terkendala karena lahan berada dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Bupati menegaskan akan menempuh jalur pusat. “Kalau BPN tidak berani, akan saya tembus sampai ke Presiden. Program ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk 3 juta rumah,” tegasnya.
Reforma Agraria
Gus Irawan juga menegaskan dua kesepakatan penting terkait penyelesaian konflik agraria. Pertama, kawasan APL dalam konsesi TPL seluas 4.577 hektar dikeluarkan dari izin perusahaan sehingga BPN dapat menerbitkan sertifikat untuk masyarakat. Kedua, lahan hutan produksi yang telah dikelola warga akan diselesaikan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Target saya memberi legalitas permanen agar rakyat bisa menguasai tanahnya dengan aman dan nyaman, tanpa gangguan pihak manapun,” katanya.
Dorongan Program MBG
Selain itu, Bupati juga mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 91.000 anak di Tapsel. Jika berjalan optimal, program ini diperkirakan akan menggerakkan ekonomi daerah hingga Rp400 miliar per tahun.
Dalam acara tersebut, Bupati menyerahkan bantuan dari DWP Provinsi, BAZNAS Kabupaten, dan BPJS Ketenagakerjaan. Acara dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustaz Taufik Lubis. Hadir pula Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, anggota DPRD Tapsel, Ketua TP PKK, Ketua DWP Tapsel, jajaran Forkopimcam, Ketua BKMT, kepala desa/lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah BKMT Angkola Timur.
Reporter. Gusti
