Notification

×

Iklan

Iklan

Harga Ayam Potong Naik 30 Persen, RPA Bekasi Ancam Mogok Massal

Rabu | 9/10/2025 04:57:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2025-09-10T23:57:42Z




Bekasi – Lonjakan harga ayam potong hingga 30 persen membuat pelaku usaha Rumah Pemotongan Ayam (RPA) di Bekasi menjerit. Mereka menilai kondisi ini sudah di luar batas wajar karena bukan hanya memukul usaha, tetapi juga mengancam ketahanan pangan masyarakat.


Hamdan, perwakilan RPA CV Zulvan Jaya Chicken, menegaskan kenaikan harga telah menimbulkan dampak yang sangat luas.

“Usaha kami merugi besar. Penjualan turun hingga separuh, bahkan sejumlah karyawan terpaksa kami rumahkan. Kondisi ini sudah sangat darurat,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).


Menurut Hamdan, lonjakan harga telah menghantam rantai distribusi dari hulu hingga hilir. Rumah pemotongan yang biasanya mampu mengirim pasokan dua kali lipat dalam sehari kini hanya sanggup memenuhi setengahnya. Jika situasi ini terus berlanjut, ia memperingatkan akan terjadi kelangkaan pasokan di pasar.


“Kami tidak bisa terus menanggung beban ini sendirian. Jika pemerintah pusat maupun daerah tetap tutup mata, mogok kerja massal adalah langkah terakhir yang akan kami ambil,” kata Hamdan.


Sejumlah RPA di Bekasi, antara lain CV Pemotong Restu Jaya, PT Lestari, RPH Wahyu Jaya, Pemotongan UWH Abadi, Pemotongan Dua Putra, Rehan Chicken, Maharani Chicken, dan Zulvan Jaya Chicken, menyatakan siap melakukan mogok kerja kembali sampai harga ayam benar-benar stabil.


Ketua Pokja Bantargebang, yang akrab disapa Ketua Aing, juga menekan pemerintah untuk segera bertindak. Menurutnya, persoalan ini tak boleh dianggap remeh karena langsung menyangkut kepentingan rakyat banyak.


“Kalau pemerintah daerah dan pusat tidak segera turun tangan, ini akan jadi bencana pangan. Rakyat kecil yang paling menderita. Jangan biarkan pengusaha dan masyarakat dipermainkan harga. Pemerintah harus bertindak cepat, tegas, dan nyata, bukan sekadar rapat tanpa solusi,” ucapnya.


Ia menambahkan, kenaikan harga ayam bukan sekadar urusan bisnis, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Bila kebutuhan pokok dibiarkan melonjak tanpa kendali, dampaknya bisa merembet menjadi krisis sosial bahkan politik.


“Rakyat lapar itu bom waktu. Pemerintah jangan abai. Hadirkan solusi nyata, bukan janji,” tegasnya.



Reporter. Iim Kaspian


×
Berita Terbaru Update