Bandung. Sejumlah santri yang tergabung dalam Forum Santri Jawa Barat menyatakan penolakan terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Bandung, Sabtu (15/11/2025), diiringi aksi para santri yang membawa poster simbol penolakan.
Ketua Forum Santri Jawa Barat mengatakan bahwa penolakan ini didasari pertimbangan moral dan sejarah, terutama terkait berbagai catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru.
“Gelar Pahlawan Nasional adalah kehormatan tertinggi bangsa. Tidak seharusnya diberikan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Rekam Jejak Pelanggaran HAM
Forum Santri Jawa Barat menilai sejumlah peristiwa kelam pada masa pemerintahan Soeharto menjadi alasan kuat untuk menolak pemberian gelar tersebut. Mereka menyebut tragedi 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), penculikan aktivis 1997–1998, serta represi terhadap kebebasan berpendapat sebagai catatan sejarah yang belum terselesaikan.
Isu Korupsi dan KKN
Selain pelanggaran HAM, forum juga menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar pada masa Orde Baru. Berbagai laporan internasional pernah menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin yang paling banyak menyebabkan kerugian negara.
“Ketika negara masih berjuang memberantas korupsi, pemberian gelar pahlawan kepada figur yang identik dengan KKN justru mengirimkan pesan keliru bagi generasi bangsa,” kata perwakilan forum.
Suara Korban dan Publik
Forum Santri Jawa Barat meminta pemerintah mempertimbangkan suara para penyintas dan keluarga korban sebelum mengambil keputusan. Mereka menilai proses pengusulan gelar pahlawan harus mengutamakan prinsip keadilan dan kebenaran sejarah.
Menjaga Integritas Gelar Pahlawan
Melalui pernyataan sikapnya, forum menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional tidak boleh diberikan kepada tokoh dengan catatan pelanggaran serius.
“Ini bukan semata soal masa lalu, tetapi tentang arah moral bangsa ke depan. Sejarah kelam tidak boleh dipoles demi kepentingan tertentu,” tegas mereka.
(Red)
