Dikeluarkan oleh: Gema Pasundan
Bandung, Indonesia — Di tengah situasi politik nasional yang dinilai semakin tidak menentu—mulai dari krisis kepercayaan publik, melemahnya integritas politik, hingga menguatnya praktik kekuasaan yang dianggap mengabaikan suara rakyat—wacana pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kembali memicu polemik luas. Alih-alih menjadi momentum untuk memperkuat moral kebangsaan, isu ini dinilai membuka kembali luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih.
Gerakan Mahasiswa Pasundan (Gema Pasundan) bersama Pelajar Pasundan dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. Sikap ini disampaikan setelah digelarnya diskusi bertajuk “Penolakan Penyematan Gelar Pahlawan kepada Soeharto”, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap resmi.
“Soeharto adalah pemimpin konsumtif dan koruptif yang sangat tidak layak menyandang status pahlawan,” tegas Rajo Galan, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pasundan.
Warisan Luka Masa Lalu
Dalam pernyataannya, Gema Pasundan menilai bahwa berbagai ketidakpastian politik dan lemahnya demokrasi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kultur otoritarian Orde Baru. Oleh karena itu, penetapan figur yang kontroversial sebagai pahlawan dianggap berbahaya karena berpotensi mengikis memori kolektif masyarakat.
“Bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan masa lalu,” demikian bunyi salah satu poin pernyataan.
Beberapa alasan utama penolakan mereka mencakup:
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Gema Pasundan menyoroti sejumlah peristiwa yang tercatat sebagai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, antara lain:
Tragedi 1965–1966 yang menelan korban ratusan ribu jiwa.
Penembakan misterius (Petrus) pada awal 1980-an.
Penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menuju Reformasi 1998.
Bagi mereka, ini bukan sekadar perdebatan sejarah, melainkan luka kemanusiaan yang masih menyisakan trauma bagi banyak keluarga korban.
2. Korupsi dan Penjarahan Kekayaan Negara
Gerakan ini juga menyoroti temuan Transparency International yang pernah menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar dolar.
3. Pembungkaman Demokrasi
Pada masa Orde Baru, kebebasan pers dibatasi, oposisi ditekan, dan kritik terhadap pemerintah dipersepsikan sebagai ancaman. Dunia kampus pun tidak luput dari tekanan, sehingga ruang demokrasi menjadi sangat terbatas.
Menghapus Luka Bangsa
Menurut Gema Pasundan, penyematan gelar pahlawan kepada sosok yang dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran tersebut sama saja dengan:
Mengabaikan penderitaan para korban.
Mengaburkan memori sejarah bangsa.
Memberikan contoh keliru bahwa pelanggaran HAM dapat dikompensasi oleh capaian pembangunan.
“Memberikan gelar pahlawan berarti memberikan legitimasi moral dan historis. Ini adalah langkah yang sangat berisiko bagi generasi mendatang,” ujar pernyataan tersebut.
Seruan Gema Pasundan
Dalam penutupnya, Gema Pasundan menyerukan kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Indonesia untuk terus mengawal nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Mereka juga mendesak pemerintah untuk:
1. Membatalkan wacana pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
2. Mengutamakan prinsip HAM, integritas, dan nilai reformasi dalam kebijakan publik.
3. Mendengarkan suara publik serta para korban pelanggaran HAM demi menjaga martabat bangsa.
Gerakan ini menegaskan bahwa penyematan gelar pahlawan bukan sekadar urusan simbolik, melainkan penanda moral bangsa dalam menempatkan sejarah pada perspektif yang adil dan bertanggung jawab.
Red.
