Kabupaten Sukabumi – Pemerintah Kecamatan Parakansalak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Tahun 2026 pada Kamis (13/2/2025) di GOR Parakansalak. Acara ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai PKS, Hendra Purnama, S.Si., serta dari Fraksi Partai Demokrat, Saepuloh, S.E. Turut hadir pula Camat Parakansalak, kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), unsur Forkompimcam, dan kepala desa se-Kecamatan Parakansalak. Total peserta yang hadir mencapai 50 orang dari berbagai unsur.
Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program prioritas. Program-program ini berasal dari Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan, yang kemudian diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.
Saepuloh, S.E. Tekankan Pentingnya Musrenbang
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Saepuloh, S.E., yang akrab disapa Badot, menegaskan bahwa hasil pembahasan dalam Musrenbang kecamatan akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta memastikan bahwa usulan program kecamatan selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
"Hari ini kita telah melaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan Parakansalak. Kita sepakat untuk mendorong sektor pariwisata, terutama karena Parakansalak memiliki destinasi wisata yang luar biasa, seperti 'Saung Gunung' yang terletak di kaki Gunung Salak," ujar Saepuloh.
Selain sektor pariwisata, ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. "Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus anggota DPRD Komisi II yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, saya akan terus mendorong agar jalan-jalan di daerah ini diperbaiki dan menjadi lebih baik," tambahnya.
Saepuloh mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 30 usulan prioritas dari 6 Desa dalam Musrenbang untuk tahun 2026. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk pemerintah desa, saya mengimbau agar catatan yang telah disampaikan oleh OPD benar-benar diperhatikan, terutama terkait infrastruktur dan peralatan yang diberikan kepada masyarakat. Khusus untuk infrastruktur, harus ada dukungan kesediaan lahan yang dibuktikan dengan hak kepemilikan," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran langsung seluruh kepala desa dalam Musrenbang agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik. "Proses ini tidak boleh diwakilkan karena menyangkut kepentingan pembangunan daerah ke depan. Saya berharap di masa mendatang semua kepala desa bisa hadir langsung tanpa perwakilan," pungkasnya.
Red. Lm
