BOGOR — Seruan tentang keamanan, ketertiban, dan kemakmuran yang kerap disampaikan pejabat daerah dinilai kehilangan makna ketika kewajiban dasar negara belum terpenuhi. Di Kabupaten Bogor, narasi tersebut kini dipertanyakan relevansinya menyusul mencuatnya persoalan kas daerah kosong dan keterlambatan pembayaran proyek pemerintah yang telah jatuh tempo.
Sorotan tajam datang dari Ketua Umum NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), Rizwan Riswanto. Ia menilai kondisi tersebut sebagai ironi kebijakan yang berpotensi memicu keresahan sosial apabila terus dibiarkan tanpa solusi nyata.
Pernyataan ini mencuat setelah beredarnya video pidato Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang juga menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor. Dalam video tersebut, Rudi menyerukan kepada seluruh kader untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan kerukunan, disertai narasi heroik tentang Bogor yang “aman, adil, dan makmur”.
Namun di balik retorika kebangsaan tersebut, realitas birokrasi di Kabupaten Bogor justru tengah menghadapi persoalan serius. Kas daerah disebut kosong, sementara kewajiban pembayaran proyek pemerintah daerah kepada kontraktor belum terealisasi meski telah jatuh tempo.
“Pidato boleh merdeka, yel-yel boleh Pancasila tiga kali, tapi kontraktor yang menunggu pembayaran tidak bisa hidup dari slogan,” ujar Rizwan, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Rizwan, ajakan menjaga keamanan dan ketertiban akan terdengar ironis apabila pemerintah daerah justru abai terhadap kewajiban finansialnya kepada mitra kerja dan masyarakat.
“Keamanan itu bukan sekadar barisan ormas rapi atau seruan ketertiban. Keamanan juga mencakup kepastian hukum, kepastian pembayaran, dan jaminan bahwa negara tidak ingkar janji,” tegasnya.
Ia juga menyinggung posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, yang disebut tengah berjibaku menangani persoalan keterlambatan pembayaran akibat kas daerah yang kosong.
“Sekda sedang sibuk memadamkan api kas kosong, sementara di panggung publik kita disuguhi narasi Bogor yang adil dan makmur. Ini seperti mengatakan kapal aman, padahal ruang mesinnya sudah kemasukan air,” sindir Rizwan.
Rizwan menilai, apabila kondisi ini tidak segera diselesaikan secara transparan dan bertanggung jawab, maka jargon keamanan dan kemakmuran hanya akan menjadi kosmetik politik yang jauh dari realitas kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kontraktor kecil menjerit, pekerja harian tak digaji, dan proyek terancam mangkrak karena negara telat bayar, itu justru menciptakan keresahan sosial. Lalu, siapa sebenarnya yang sedang dijaga keamanannya?” katanya.
NGO Kabupaten Bogor Bersatu mendesak
Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan kondisi keuangan daerah, termasuk penyebab kas kosong dan langkah konkret penyelesaiannya, agar publik tidak terus disuguhi kontras antara pidato optimisme dan realitas administratif.
“Bogor yang aman dan makmur tidak lahir dari instruksi, tetapi dari tanggung jawab. Bukan dari mikrofon, melainkan dari komitmen yang dibayar lunas,” pungkas Rizwan.
(NGO KBB/Red)
